Prabowo Sebut B50 Hemat Rp170 Triliun, Impor Solar Mulai Dihentikan

 

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mulai mengurangi impor solar seiring penerapan bahan bakar campuran biodiesel B50 yang menggunakan 50 persen bahan baku minyak kelapa sawit.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Menurut Presiden, penerapan B50 menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Ia menyebut Indonesia sebagai negara pertama yang berani menerapkan sekaligus berhasil memproduksi bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati dari kelapa sawit. “Saya meresmikan peluncuran Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati, dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50 persen dari kelapa sawit,” kata Prabowo.

Presiden mengatakan pemerintah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. Kebijakan tersebut diproyeksikan menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp170 triliun. “Mulai hari-hari ini kita sudah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. Dengan B50, kita akan menghemat Rp170 triliun,” ujarnya.

Prabowo mengatakan dana hasil penghematan dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur air dan bendungan di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menyebut penerapan B50 sempat menghadapi penolakan dari sejumlah pihak. Namun, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan tersebut karena dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat efisiensi anggaran negara. “Dulu waktu kita mulai, banyak yang menentang. Katanya tidak bisa, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau memberi mesin. Pokoknya mereka tidak mau kita B50,” katanya.

Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan kemakmuran rakyat melalui penghematan, efisiensi, serta pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran. “Yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi, korupsi, melakukan penghematan, dan melakukan efisiensi,” tegasnya.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak akan mencapai kemakmuran apabila praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih terjadi. Karena itu, ia meminta seluruh unsur pemerintahan mendukung upaya memperkuat tata kelola dan penggunaan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.