Kemendes PDT dan Kemenpar Percepat Penguatan 6.189 Desa Wisata

 Jakarta – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sepakat mempercepat penguatan desa wisata di seluruh Indonesia melalui penyusunan konsep, silabus, serta peta potensi desa agar pengembangannya lebih terarah dan efektif.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Menteri Desa dan PDT (Wamendes), Ahmad Riza Patria, dengan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026).  “Kita kerjakan sama-sama. Konsepnya harus mudah dikerjakan oleh desa dengan segala keterbatasannya. Kita buat panduan tertulis dan visual supaya mudah dipahami, termasuk RAB agar masyarakat desa tidak bingung. Nanti kita carikan pembiayaannya,” ujar Wamendes Ahmad Riza Patria.

Menurutnya, penguatan desa wisata menjadi langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Selain sektor pangan, pariwisata dinilai sebagai sektor utama yang mampu menggerakkan perekonomian desa, mengingat Indonesia memiliki potensi keindahan alam yang tersebar di hampir seluruh wilayah.  “Salah satu pembangunan bangsa memang sektor pangan, tapi juga ditambah pariwisata. Indonesia kalau mau maju, dua sektor itu paling utama,” paparnya.

Penguatan desa wisata akan tetap melibatkan pendamping desa yang berkolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta pihak swasta yang memiliki pengalaman di sektor bisnis dan pariwisata. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga akan dioptimalkan untuk memperluas promosi hingga ke tingkat internasional.

Data menunjukkan terdapat 6.189 desa wisata di Indonesia, namun kondisinya masih didominasi kategori rintisan. Sebanyak 78,2 persen berstatus rintisan, 16,11 persen berkembang, 5,14 persen maju, dan hanya 0,5 persen yang berstatus mandiri.

Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi dengan Kemendes PDT guna mempercepat peningkatan kapasitas desa wisata, termasuk melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan Pokdarwis.  “Tahun ini kita akan membuat roadmap pengembangan desa wisata agar berjalan maksimal dan terarah. Karena bukan hanya objek wisata, tetapi juga ada pelaku UMKM, homestay, dan berbagai sektor pendukung lain yang perlu pendampingan serta penguatan infrastruktur,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa.

Desa wisata menjadi salah satu program prioritas Kemendes PDT dalam mendorong kemandirian desa. Selain desa wisata, kementerian juga mengembangkan program desa ekspor dan desa tematik sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di berbagai sektor.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap desa wisata tidak hanya menjadi destinasi kunjungan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Subscribe to receive free email updates: