Keberadaan Satgaswil untuk Pastikan Rehab Rekon dan Pemulihan Sosial Ekonomi Aceh

  

 Jakarta - Kepala Satuan Tugas Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menjadi narasumber dalam Simposium Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Longsor Aceh yang digelar oleh Diaspora Global Aceh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).

Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari Jakarta dan Aceh ini menjadi wadah penting untuk berbagi gagasan strategis percepatan pemulihan Aceh pascabanjir dan longsor.

Kasatgaswil Aceh menyatakan, pemerintah pusat melalui Satuan Tugas PRR Pascabencana di Wilayah Sumatera yang dibentuk pada Januari 2026 telah bergerak cepat dalam koordinasi penanganan dampak bencana di 18 kabupaten/kota terdampak di wilayah Aceh. "Satgas nasional dipimpin oleh (Mendagrii) Pak Tito (Karnavian), mengorkestrasi 26 Menteri/kepala lembaga untuk memastikan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan di lapangan,” ujar Safrizal.

Ia menegaskan, keberadaan Satgaswil di Aceh diarahkan untuk meyelesaikan berbagai kendala dan hambatan dilapangan, sehingga kerja-kerja pascabencana berada dalam koridor akseleratif.  "Secara berjenjang, Jika ada kendala di lapangan, Kasatgaswil Aceh langsung turun tangan untuk menyelesaikan. Jika tidak terselesaikan, maka Pak Tito selaku Kepala Satgas Nasional akan menghubungi Menteri terkait untuk mendapat solusi cepat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Kasatgaswil Aceh juga menyoroti upaya pemulihan ekonomi pascabencana yang telah menjadi perhatian pemerintah sejak akhir 2025. “Berbagai instrumen pemberdayaan masyarakat seperti cash for work, padat karya, dan bantuan UMKM terus diperkuat agar warga terdampak banjir dan longsor memiliki sumber pendapatan, sehingga aktivitas ekonomi juga kembali berjalan"imbuh Safrizal.

Safrizal juga menyinggung pembelajaran penting dari penanganan bencana besar sebelumnya.  “Pengalaman pasca tsunami 2004, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) baru terbentuk setelah empat bulan. Kini, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) satu bulan langsung terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Ini menunjukkan respons pemerintah jauh lebih cepat dan terkoordinasi,” sambungnya.

Langkah pemerintah itu sejalan dengan berbagai upaya pemulihan yang terus berjalan di Aceh, termasuk transisi dari masa tanggap darurat ke fase pemulihan yang dilakukan sejak akhir Januari 2026. Pemerintah Provinsi Aceh sendiri telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana, dengan tujuan mempercepat pemulihan konektivitas, rehabilitasi infrastruktur, dan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Simposium itu menjadi momen penting untuk mengonsolidasikan pemikiran dan rekomendasi strategis dari berbagai pihak mulai penggiat diaspora Aceh, akademisi, hingga praktisi pembangunan yang nantinya akan disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan, khususnya Satgas PRR, sebagai bahan masukan penyusunan rencana induk dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam acara itu, tampak pula tokoh-tokoh senior dan sesepuh Aceh seperti Mustafa Abubakar, Ketua Umum Diaspora Global Aceh Sofyan. A Djalil, Abdul Latief, Azwar Abubakar, Taufikulhadi, dan Surya Darma serta ratusan peserta diaspora Aceh dari berbagai kalangan.

Subscribe to receive free email updates: