BBM Subsidi untuk PT Pelni Dukung Konektivitas Wilayah Kepulauan

 

BITUNG - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menegaskan komitmennya mendukung pelayaran nasional, khususnya PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni), sebagai penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Dukungan ini diberikan karena peran Pelni yang vital sebagai tulang punggung konektivitas masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau transportasi darat.

“PT Pelni merupakan salah satu prioritas penerima BBM subsidi karena PT Pelni memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah daerah kepulauan, lintas kabupaten dan provinsi yang sulit untuk dilakukan dengan angkutan darat dan udara. Transportasi ini juga merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati perjalanan dengan harga yang lebih murah dibandingkan menggunakan pesawat udara,” papar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam monitoring ketersediaan dan pendistribusian BBM subsidi PT Pelni di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (6/1/2026).

Saat ini, Pelni mengoperasikan 84 armada, di mana 54 kapal merupakan milik Kementerian Perhubungan dan 32 kapal milik Pelni. Kapal milik Pelni, terdiri dari 26 kapal penumpang dan 6 kapal tol laut. Kapal-kapal tersebut melakukan pengisian BBM di 32 homebase bunker.

Rute kapal Pelni ini juga dinamis, disesuaikan dengan mobilitas masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ekonomi atau periode tertentu di wilayah kepulauan yang tidak bisa dilakukan angkutan darat dan udara, seperti periode natal dan tahun baru atau periode Idulfitri.

Selama lima tahun terakhir, realisasi pemanfaatan BBM subsidi oleh PT Pelni rata-rata lebih rendah 5-7 persen dari alokasi yang disediakan pemerintah. “Ini berarti kontrol penggunaan kuota dilakukan secara optimal oleh Pelni dengan ketepatan konsumsi, ketepatan perencanaan untuk pelayanan atas kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Untuk tahun 2025, realisasi BBM subsidi oleh Pelni mencapai 177.930 kiloliter (KL), sedangkan untuk tahun 2026, kuota ditetapkan sebesar 181.431 KL. Kenaikan sebesar 2% tersebut karena adanya penambahan satu kapal pada tahun 2026 hingga total menjadi 26 kapal yang dioperasikan Pelni.

“Dengan kondisi tersebut, kita dapat memastikan insyaAllah kebutuhan BBM tahun 2026 khusus untuk Pelni dapat terpenuhi dengan baik. Nanti apabila PT Pelni ada perubahan-perubahan rute ,dapat dilaporkan dan akan menjadi evaluasi kita bersama sehingga apabila nanti ada pergerakan kebutuhan di titik serah yang berbeda dengan destinasi yang telah ditetapkan, Pelni dapat mengusulkan ke BPH Migas,” tuturnya.

Untuk memastikan ketersediaan pasokan, BPH Migas menekankan pentingnya integrasi prognosa (perkiraan kebutuhan) bulanan dengan Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Pelaksana Penugasan. “Prognosa ini kita integrasikan dengan Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha yang harus menyiapkan stok di terminal khusus untuk angkutan umum seperti PT Pelni,” imbuhnya.

Wahyudi meminta agar kuota BBM subsidi yang diberikan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume. “BPH Migas siap mendukung dan prinsipnya, BBM subsidi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan agar kinerja Pelni semakin meningkat, Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory mengusulkan hendaknya Pelni membuat perencanaan pengembangan seperti pembelian kapal baru. Selanjutnya rencana tersebut diusulkan kepada kementerian terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dengan adanya perencanaan yang baik dan dipresentasikan ke DPR, diharapkan mendapatkan dukungan dari negara untuk pengembangan Pelni seperti peremajaan kapal-kapal atau membeli kapal baru,” ucapnya.

Tinjau Proses Bunkering KM Sangiang

Dalam kunjungan ke Pelabuhan Bitung, BPH Migas juga menyaksikan proses bunkering atau pengisian BBM ke KM. Sangiang sebanyak 75 KL, untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kapal ini berkapasitas 500 penumpang dan angkutan barang seberat 60 ton.

“Kami telah memastikan mekanisme transfer BBM subsidi dengan bunkering di Pelabuhan Bitung dilaksanakan secara quality dan quantity. Pengecekan dilakukan bersama dan terintegrasi antara sistem perpipaan (integrated piping system) dengan Fuel Terminal, tercatat di metering bunkering, hingga serah terima ke tangki timbun di kapal,” jelas Wahyudi.

Sementara untuk memastikan kualitas dan volume BBM yang digunakan oleh kapal, Pelni melibatkan pihak independen. Mengenai hal ini, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman berharap pihak independen tersebut hendaknya melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami ingin mengetahui lebih mendetil pelaporannya dan diharapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani menjelaskan mengenai pihak independen untuk pengawasan kualitas dan volume BBM subsidi yang masuk ke kapal merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan BBM subsidi.

“Hal tersebut dilakukan mulai dari penetapan Standard Operating Procedure (SOP). Tentunya SOP bagaimana mengisi BBM tersebut dari tongkang atau piping dari pelabuhan hingga masuk ke kapal. Selain itu juga aspek keselamatan dalam pengisian BBM,” pungkasnya.

Data Pelni menyebutkan realisasi jumlah penumpang sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar di angka 5,1 juta penumpang. Sementara untuk 2026, jumlah penumpang diproyeksikan sekitar 5,7 juta penumpang.

Subscribe to receive free email updates: