Tingkatkan Efektivitas Komunikasi Publik, Kemkomdigi Dorong Sinergi Teknologi dan Kehumasan

  

Surabaya, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Komunikasi Publik menggelar Rembuk Komunikasi Publik (REKAP) Edisi I di Aula Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Publik melalui Teknologi dan Kehumasan” sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah dalam penyebarluasan informasi publik yang kredibel, adaptif, dan berbasis teknologi digital.

Pelaksana tugas (Plt). Direktur Komunikasi Publik Kemkomdigi, Marroli Jeni Indarto, menegaskan pentingnya peran Dinas Kominfo di daerah dalam melakukan monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi masyarakat. Ia juga menyoroti optimalisasi peran Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagai sumber daya utama dalam penyelenggaraan komunikasi publik di tingkat daerah.

“Dinamika ruang digital sangat cepat berubah. Banyak informasi positif, namun juga terdapat misinformasi dan disinformasi yang perlu diverifikasi. Karena itu, Pranata Humas harus terus berinovasi dan meningkatkan kompetensi agar mampu menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan program prioritas pemerintah kepada publik,” ujar Marroli.

Marroli juga menyampaikan rencana Pengukuran Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi yang akan dilaksanakan pada 2026. Hasil pengukuran tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan dan penyusunan peta jalan komunikasi publik nasional.

Untuk itu, ia mengajak seluruh Diskominfo provinsi berpartisipasi aktif dalam proses tersebut dengan menyiapkan data dan bukti pendukung secara tepat waktu dan kredibel.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Putut Darmawan, mewakili Kepala Diskominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan bahwa lanskap komunikasi publik kini mengalami transformasi besar. Menurutnya, fungsi kehumasan tidak lagi sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi pengendali reputasi dan pusat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Efektivitas komunikasi publik hanya dapat tercapai bila didukung integrasi teknologi digital, literasi media, dan kolaborasi antarpelaku komunikasi publik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara teknologi dan kehumasan menjadi kunci dalam membangun partisipasi masyarakat serta memperkuat narasi pembangunan yang inklusif dan adaptif.

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pembinaan Komunikasi Publik Daerah Kemkomdigi, Nurul Hidayah Putri, menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial dan kecerdasan buatan (AI) dalam memperluas jangkauan komunikasi publik. “Media sosial kini menjadi ruang interaksi strategis antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, platform digital menjadi solusi efektif dalam diseminasi informasi publik,” jelasnya.

Nurul berharap Dinas Kominfo di daerah dapat berperan sebagai juru bicara strategis pemerintah daerah, khususnya dalam komunikasi krisis dan penguatan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Ketua Tim Pengelolaan Monitoring Isu Publik Direktorat Informasi Publik Kemkomdigi, Harfizan Arnas, menjelaskan bahwa monitoring media berperan penting dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif. “Monitoring media dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu yang berkembang, baik di media massa maupun media sosial, sehingga pemerintah dapat merespons secara cepat dan tepat,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Tim Penyusunan Kebijakan Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi, Firmansyah, memaparkan bahwa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2025, pendekatan kerja Pranata Humas kini berfokus pada hasil kerja (output-based), bukan lagi berbasis kegiatan. Pendekatan ini dianggap paling ideal dalam menghadapi perubahan regulasi dan disrupsi teknologi yang cepat.

Melalui kegiatan REKAP Edisi I ini, Kemkomdigi berkomitmen memperkuat kapasitas kelembagaan komunikasi publik di seluruh Indonesia. Pembinaan teknis ini menjadi langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, khususnya suburusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Forum ini juga menjadi wadah kolaborasi antarhumas pemerintah untuk berbagi praktik baik, memperkuat jejaring, dan memastikan setiap kebijakan publik disampaikan secara transparan, akurat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Subscribe to receive free email updates: