Presiden Prabowo Pimpin Ratas untuk Memperkuat Koperasi Desa dengan Pembiayaan Rp3 Miliar

  

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 8 Mei 2025, untuk membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.

Pembentukan Koperasi Merah Putih: Progresif dan Berkesinambungan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam keterangan pers setelah rapat, menjelaskan bahwa saat ini pembentukan Koperasi Merah Putih sudah berjalan progresif. Produk hukum tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah diterbitkan dan mendukung kemajuan ini.

“Hingga sore ini, tercatat sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Proses ini terus berkembang setiap hari,” ujar Zulhas dengan penuh optimisme di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Tujuan Koperasi Merah Putih: Memangkas Rantai Pasok

Tujuan utama dari pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen. Dengan cara ini, kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya dapat disalurkan langsung melalui koperasi yang akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia.

“Koperasi ini juga akan berfungsi sebagai agen layanan keuangan melalui BRI Link dan BNI Link. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh rentenir dan pinjaman online ilegal yang semakin marak,” ujar Zulhas.

Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi masalah distribusi barang, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, yang sering kali merugikan petani dan masyarakat lainnya.

Pembentukan Satgas dan Pembiayaan untuk Koperasi

Sebagai bagian dari upaya penguatan implementasi di lapangan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, yang dipimpin oleh Menko Pangan, dan melibatkan berbagai menteri terkait. Satgas ini bertujuan untuk mempercepat penyebaran koperasi di seluruh Indonesia serta memastikan operasional koperasi berjalan dengan efektif.

Selain itu, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan dengan plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar untuk mendukung operasional koperasi-koperasi tersebut. Namun, Zulkifli menekankan bahwa dana tersebut bukanlah hibah, melainkan kredit usaha yang akan dikelola secara profesional dan nantinya akan dibayar melalui keuntungan yang diperoleh koperasi.

“Kredit ini bukan hibah, melainkan plafon Rp3 miliar untuk tahap pertama. Koperasi akan dibina, dikawal, dan diberdayakan agar mampu berkembang dengan mandiri,” tegas Zulhas.

Peluncuran Koperasi Merah Putih pada 28 Oktober 2025

Sebagai target jangka panjang, pemerintah menargetkan bahwa Koperasi Merah Putih akan resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif, memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Mendorong Ketahanan Ekonomi Desa

Koperasi Merah Putih diharapkan akan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Dengan sistem ini, masyarakat desa tidak lagi bergantung pada tengkulak, rentenir, dan pinjaman online ilegal. Ke depan, koperasi ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan menyediakan kebutuhan pokok dan layanan finansial yang lebih terjangkau serta transparan.

“Dengan koperasi ini, kami berharap masyarakat Indonesia, terutama di desa-desa, bisa lebih mandiri secara ekonomi dan tidak lagi terbebani dengan sistem keuangan yang eksploitatif,” tambah Zulhas.

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa

Koperasi Merah Putih bukan hanya sekedar program ekonomi untuk desa, tetapi juga simbol komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global. Melalui program ini, diharapkan tercipta kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa, memberikan akses yang lebih baik ke kebutuhan pokok dan layanan keuangan, serta menciptakan kesempatan untuk lebih banyak masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam perekonomian negara.

Program ini juga mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan dan keadilan sosial di seluruh Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan sejahtera.

Subscribe to receive free email updates: